Skip to main content

Program Expert HAKI - Hari 1: Strategi Kebijakan Global dalam HAKI

Topik Utama: Peran strategis dalam pembentukan kebijakan HAKI di tingkat nasional dan internasional.

Tujuan Pembelajaran:

  1. Memahami peran organisasi internasional seperti WIPO, WTO, dan TRIPS dalam mengatur kebijakan HAKI.
  2. Menyusun strategi harmonisasi hukum HAKI lintas negara.
  3. Mengembangkan kemampuan advokasi untuk memengaruhi regulasi global.

1. Peran Organisasi Internasional dalam HAKI

A. World Intellectual Property Organization (WIPO)

  1. Apa itu WIPO?

    • Badan PBB yang menangani isu HAKI global.
    • Bertanggung jawab atas pengelolaan sistem Madrid Protocol, PCT, dan perjanjian internasional lainnya.

  2. Program WIPO:

    • Bantuan teknis kepada negara berkembang untuk membangun sistem HAKI yang efisien.
    • Mediasi dan arbitrase untuk penyelesaian sengketa internasional.

  3. Studi Kasus:

    • Lisensi Teknologi Hijau: WIPO Green menghubungkan inovator teknologi ramah lingkungan dengan mitra bisnis global.

B. WTO dan TRIPS Agreement

  1. Apa itu TRIPS Agreement?

    • Perjanjian internasional di bawah WTO yang menetapkan standar minimum perlindungan HAKI di seluruh negara anggota.

  2. Poin Penting TRIPS:

    • Perlindungan wajib untuk semua jenis HAKI.
    • Pemberian perlakuan nasional dan non-diskriminasi untuk pelaku bisnis asing.

  3. Studi Kasus:

    • India vs. Amerika Serikat: Sengketa tentang paten farmasi yang menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan HAKI dan akses masyarakat terhadap obat.

2. Harmonisasi Hukum HAKI Lintas Negara

A. Tantangan Harmonisasi

  1. Perbedaan Hukum Nasional:
    • Beberapa negara memiliki definisi dan cakupan HAKI yang berbeda.
  2. Persaingan Kepentingan Ekonomi:
    • Negara maju sering mendorong perlindungan yang lebih ketat, sementara negara berkembang fokus pada aksesibilitas.

B. Solusi untuk Harmonisasi

  1. Standar Minimum TRIPS:
    • Menggunakan TRIPS sebagai kerangka untuk menciptakan regulasi yang seragam.
  2. Kerja Sama Regional:
    • Contoh: ASEAN IP Action Plan untuk meningkatkan perlindungan HAKI di Asia Tenggara.
  3. Negosiasi Bilateral dan Multilateral:
    • Melibatkan perjanjian dagang bebas (FTA) yang mencakup perlindungan HAKI.

3. Advokasi untuk Regulasi yang Adil

A. Langkah-Langkah Advokasi

  1. Identifikasi Kepentingan Lokal:
    • Pastikan kebijakan global yang didorong sesuai dengan kebutuhan kreator dan bisnis lokal.
  2. Bangun Aliansi:
    • Bermitra dengan asosiasi kreator, UMKM, atau perusahaan lokal untuk memperkuat posisi advokasi.
  3. Gunakan Data untuk Mendukung Argumen:
    • Sertakan analisis data tentang dampak HAKI terhadap ekonomi lokal dalam proposal kebijakan.

B. Strategi Pengaruh dalam Kebijakan Global

  1. Berpartisipasi dalam Forum Global:
    • Ikut serta dalam konferensi WIPO atau WTO untuk memberikan masukan terhadap kebijakan.
  2. Publikasi dan Komunikasi:
    • Publikasikan laporan atau artikel yang menyoroti isu-isu penting dalam HAKI.
  3. Libatkan Media:
    • Gunakan media untuk mempromosikan pentingnya regulasi HAKI yang adil dan inklusif.

4. Latihan Hari 1

Latihan 1: Analisis Kebijakan HAKI

  1. Pilih salah satu perjanjian internasional (Madrid Protocol, PCT, atau TRIPS).
  2. Tugas:
    • Analisis kelebihan dan kekurangan perjanjian tersebut dalam konteks bisnis Anda.

Latihan 2: Simulasi Advokasi

  1. Pilih isu HAKI yang relevan di negara Anda (misalnya, pembajakan digital atau perlindungan paten farmasi).
  2. Tugas:
    • Rancang proposal kebijakan untuk mengatasi isu tersebut dan usulkan strategi advokasi.

Latihan 3: Studi Kasus

  1. Pilih kasus nyata seperti sengketa paten farmasi atau pelanggaran hak cipta digital.
  2. Tugas:
    • Diskusikan langkah-langkah hukum yang diambil dan bagaimana kebijakan global memengaruhi hasilnya.

Penutup Hari 1

Hari ini Anda mempelajari dasar kebijakan global dalam HAKI dan bagaimana memengaruhi regulasi di tingkat internasional. Besok, kita akan fokus pada Resolusi Sengketa Internasional Kompleks, membahas strategi penyelesaian sengketa lintas negara dengan pendekatan litigasi dan negosiasi.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Modul HAKI Advanced - Hari 4: Studi Kasus dan Strategi Monetisasi HAKI di Era Modern

Topik Utama: Pemanfaatan HAKI sebagai aset strategis untuk menghasilkan keuntungan di era digital dan globalisasi. Tujuan Pembelajaran: Menganalisis studi kasus monetisasi HAKI yang berhasil dan kegagalannya. Merancang strategi monetisasi HAKI berbasis teknologi modern. Memahami tren dan peluang monetisasi HAKI di masa depan. 1. Studi Kasus Monetisasi HAKI A. Kasus Sukses: LEGO dan Hak Desain Latar Belakang: LEGO mendaftarkan desain bata interlocking mereka sebagai desain industri di seluruh dunia. Setelah menghadapi tantangan dari produsen tiruan, LEGO berhasil mempertahankan hak desainnya di beberapa yurisdiksi. Strategi Monetisasi: Menggunakan hak desain untuk mencegah pesaing membuat produk serupa. Memperluas merek dengan lisensi, seperti film LEGO dan kemitraan dengan franchise lain (misalnya, Star Wars). Pembelajaran: Perlindungan HAKI yang kuat memungkinkan perusahaan mempertahankan pangsa pasar. Diversifikasi merek menciptakan peluang monetisasi baru. B. Kasus Gagal: Nokia dan...
Post a Comment
Read more

Modul HAKI DASAR Hari 4: Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAKI

  Topik Utama: Tantangan, Solusi, dan Penanganan Royalti Tujuan Pembelajaran: Memahami mekanisme penegakan hukum HAKI di Indonesia. Mengidentifikasi tantangan dalam perlindungan HAKI. Mengetahui cara menarik royalti dari karya yang dilindungi HAKI. 1. Penegakan Hukum HAKI di Indonesia Penegakan hukum HAKI bertujuan melindungi hak pemilik dari pelanggaran seperti pembajakan, peniruan merek, atau penggunaan tanpa izin. Mekanisme Penegakan Hukum: Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan): Mediasi dan Negosiasi: Penyelesaian sengketa secara damai antara pihak yang bersengketa. Arbitrase: Menggunakan lembaga arbitrase seperti BANI untuk penyelesaian cepat tanpa pengadilan. Litigasi (Melalui Pengadilan): Ajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk sengketa merek, desain industri, atau paten. Proses melibatkan pemeriksaan bukti dan keputusan hakim. Laporan Pidana: Pelanggaran HAKI dapat dilaporkan ke polisi karena termasuk tindak pidana. Dasar hukum: UU HAKI terkait, seperti UU No. 20 Tahun 2016...
Post a Comment
Read more

Program Expert HAKI - Hari 3: Teknologi Canggih untuk Perlindungan HAKI

Topik Utama: Integrasi teknologi modern seperti blockchain, AI, dan NFT untuk meningkatkan perlindungan, pengelolaan, dan monetisasi HAKI. Tujuan Pembelajaran: Memahami aplikasi teknologi blockchain, AI, dan NFT dalam pengelolaan HAKI. Mengembangkan sistem otomatisasi untuk mencatat, melacak, dan melindungi aset HAKI. Menganalisis tantangan dan peluang yang muncul dari adopsi teknologi canggih di bidang HAKI. 1. Blockchain untuk Perlindungan dan Pengelolaan HAKI A. Apa itu Blockchain? Definisi: Teknologi ledger digital yang mencatat transaksi secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah. Keunggulan: Meningkatkan kepercayaan dalam mencatat kepemilikan HAKI. Mencegah pemalsuan data kepemilikan atau distribusi. B. Aplikasi Blockchain dalam HAKI Pencatatan Hak Cipta: Blockchain digunakan untuk mencatat waktu penciptaan karya, bukti kepemilikan, dan lisensi. Contoh: Seniman mencatat karya seni mereka di platform berbasis blockchain seperti Verisart . Pelacakan Lisensi dan Royalti: Smar...
Post a Comment
Read more